It was published in Bali Post Newspaper
DEBAT PUBLIK
Senin, 14 November 2009
Oleh : Syahrul Kirom*
Peneliti Pada Institute for Research and Development of Philosophy (IRDP) Yogyakarta
Wacana kenaikkan gaji pejabat negara di Indonesia menuai kritik. Pasalnya, di tengah kondisi bangsa Indonesia yang masih sering di timpa musibah bencana alam, banjir, lumpur lapindo, kemiskinan yang meningkat, pengangguran yang meningkat dan kelaparan yang terjadi di Indonesia. Dengan tegaanya pemerintah bersikukuh menaikkan gaji pejabat negara untuk anggaran belanja negara (APBN) yang akan direalisasikan awal Januari 2010 Apakah pejabat negara tidak menyadari bahwa sesungguhnya secara ontologis, mereka sedang menari-nari di atas penderitaan rakyat Indonesia ?
Apakah tindakan menaikkan gaji pejabat negara itu merupakan cerminan aspirasi wakil rakyat ? Kita malu mempunyai seorang pejabat negara yang diberi kepercayaan dan mandat dari rakyat untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Sebaliknya, pejabat negara lebih mengutamakan kepentinganya. Apakah itu sikap dan tindakan yang dibenarkan oleh hati nurani dan nalar yang logis ?
Kenaikkan gaji pejabat negara itu sangat tidak logis sekali. Pasalnya, para pejabat negara yang baru dilantik belum menunjukkan kinerja dan profesionalitasnya secara maksimal dalam upaya menjalankan amanah, tugas dan jabatan sebagai pelayan dan abdi rakyat Indonesia sudah meminta kenaikkan gaji. Itulah yang menyebabkan timbulnya pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Logika yang harus dibangun oleh pemerintah adalah ada kenaikkan gaji, tentunya harus ada peningkatan hasil kerja, terutama dalam memberikan pelayanan dan pengabdianya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
Karena itu, kenaikkan gaji pejabat negara perlu kita kritisi secara bersama.
Pertama, kenaikkan gaji negara itu sangat tidak relevan dengan kondisi dan keadaan bangsa Indonesia di tengah gempuran bencana yang terus melanda bangsa Indonesia pada setiap aspek kehidupan umat manusia. Apakah tidak sebaiknya dana itu digunakan untuk menolong dan membantu kepada mereka yang timpa musibah kemiskinan, kelaparan dan sebaiknya dana itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan umat manusia.
Kedua, menurut John Rawls dalam karyannya “A Theory of Justice” (1973), bahwa kenaikkan gaji pejabat merupakan bentuk ketidakadilan sosial. Sebab apa, nikmat-nikmat itu hanya diperuntukkan pejabat negara, bukan untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia Karena itu, kenaikkan gaji pejabat negara telah mereduksi- apa yang disebut Rawl sebagai keadilan distributif, dalam artian keadilan itu harus dirasakan oleh semua umat manusia, di mana hak-hak rakyat juga harus terpenuhi dan bahkan pembagian nikmat nikmat sosial harus menyentuh seluruh aspek kehidupan baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan agama.
Karena itu, keadilan distributif harus lebih dikedepankan oleh pemerintah. Keadilan adalah kebaikan yang harus selalu dijunjung tinggi oleh pemerintah. Dengan demikian, keadilan adalah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah, tanpa adanya penegakan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran. Rakyat Indonesia akan terus menderita dan kemiskinan semakin meningkat.
Selain itu, keadilan struktural juga harus dijadikan pertimbangan pemerintah ketika mereka akan menaikkan gaji pejabat negara. Sudahkah pemerintah memperhatikan keadilan struktur sosial masyarakat di Indonesia secara komprehensif. Karena itu, keadilan sosial adalah keadilan untuk seluruh kepentingan bangsa Indonesia.
Menurut Franz Magnis Suseno, prinsip keadilan adalah mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Kalau pemerintah menaikkan gaji pejabat negara, sudah seharusnya pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang disebut dengan prinsip keadilan sosial. Pada dasarnya, keadilan menuntut agar kita jangan mau mencapai tujuan-tujuan untuk kepentingan individu atau kelompok, akan tetapi, untuk semua umat manusia yang hidup di dalam kewarganegaraan Indonesia tercinta ini.
Ketiga, meminjam analisis Jurgen Habermas dalam teori diskursusnya, keadilan bisa disetujui ketika keadilan menghasilkan prosedur diskursus praktis untuk mencapai konsensus rasional mengenai suatu klaim moral, dalam hal ini tentang keadilan. Maksudnya, ketika pemerintah akan menaikkan gaji pejabat negara itu harus melalui konsensus rasional. Sebab apa, kenaikkan gaji pejabat negara itu sesungguhnya harus meminta persetujuaan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, pertanyaan secara filosofis adalah apakah kenaikkan gaji pejabat negara itu sesuai konsensus rasionalitas seluruh rakyat Indonesia ?
Karena itu, kewajiban pemerintah untuk memenuhi kepentingan umat manusia harus lebih diutamakan. Sebab apa, rakyat yang memilih para pejabat negara. Oleh karena itu, membangun kesadaran moral untuk peduli terhadap hak-hak rakyat Indonesia ini harus selalu dilakukan oleh para pejabat negara yang duduk di dalam sistem pemerintahan.
Keputusan Adil
Dengan demikian, pemerintah harus bersikap bijaksana dan adil dalam setiap mengambil keputusan-keputusan. Karena bagaimana pemerintah adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009. Sudah seharusnya pemerintah pusat mampu memberikan tauladan yang baik, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita berharap kepada pemerintah pusat, meski kenaikkan pejabat gaji akan direalisasikan pada awal Januari 2010. Maka pejabat negara harus memperbaiki sistem kinerjanya yang lebih baik dan program-program yang akan dilakukan hanyalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
Karena itu, keadilan distributif yang digagas seorang filsuf, John Rawls harus diimplementasikan dan ditegakkan oleh pejabat negara dalam setiap mengambil kebijakan dan keputusan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang demokratis, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga.
DEBAT PUBLIK
Senin, 14 November 2009
Oleh : Syahrul Kirom*
Peneliti Pada Institute for Research and Development of Philosophy (IRDP) Yogyakarta
Wacana kenaikkan gaji pejabat negara di Indonesia menuai kritik. Pasalnya, di tengah kondisi bangsa Indonesia yang masih sering di timpa musibah bencana alam, banjir, lumpur lapindo, kemiskinan yang meningkat, pengangguran yang meningkat dan kelaparan yang terjadi di Indonesia. Dengan tegaanya pemerintah bersikukuh menaikkan gaji pejabat negara untuk anggaran belanja negara (APBN) yang akan direalisasikan awal Januari 2010 Apakah pejabat negara tidak menyadari bahwa sesungguhnya secara ontologis, mereka sedang menari-nari di atas penderitaan rakyat Indonesia ?
Apakah tindakan menaikkan gaji pejabat negara itu merupakan cerminan aspirasi wakil rakyat ? Kita malu mempunyai seorang pejabat negara yang diberi kepercayaan dan mandat dari rakyat untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Sebaliknya, pejabat negara lebih mengutamakan kepentinganya. Apakah itu sikap dan tindakan yang dibenarkan oleh hati nurani dan nalar yang logis ?
Kenaikkan gaji pejabat negara itu sangat tidak logis sekali. Pasalnya, para pejabat negara yang baru dilantik belum menunjukkan kinerja dan profesionalitasnya secara maksimal dalam upaya menjalankan amanah, tugas dan jabatan sebagai pelayan dan abdi rakyat Indonesia sudah meminta kenaikkan gaji. Itulah yang menyebabkan timbulnya pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Logika yang harus dibangun oleh pemerintah adalah ada kenaikkan gaji, tentunya harus ada peningkatan hasil kerja, terutama dalam memberikan pelayanan dan pengabdianya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
Karena itu, kenaikkan gaji pejabat negara perlu kita kritisi secara bersama.
Pertama, kenaikkan gaji negara itu sangat tidak relevan dengan kondisi dan keadaan bangsa Indonesia di tengah gempuran bencana yang terus melanda bangsa Indonesia pada setiap aspek kehidupan umat manusia. Apakah tidak sebaiknya dana itu digunakan untuk menolong dan membantu kepada mereka yang timpa musibah kemiskinan, kelaparan dan sebaiknya dana itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan umat manusia.
Kedua, menurut John Rawls dalam karyannya “A Theory of Justice” (1973), bahwa kenaikkan gaji pejabat merupakan bentuk ketidakadilan sosial. Sebab apa, nikmat-nikmat itu hanya diperuntukkan pejabat negara, bukan untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia Karena itu, kenaikkan gaji pejabat negara telah mereduksi- apa yang disebut Rawl sebagai keadilan distributif, dalam artian keadilan itu harus dirasakan oleh semua umat manusia, di mana hak-hak rakyat juga harus terpenuhi dan bahkan pembagian nikmat nikmat sosial harus menyentuh seluruh aspek kehidupan baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan agama.
Karena itu, keadilan distributif harus lebih dikedepankan oleh pemerintah. Keadilan adalah kebaikan yang harus selalu dijunjung tinggi oleh pemerintah. Dengan demikian, keadilan adalah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah, tanpa adanya penegakan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran. Rakyat Indonesia akan terus menderita dan kemiskinan semakin meningkat.
Selain itu, keadilan struktural juga harus dijadikan pertimbangan pemerintah ketika mereka akan menaikkan gaji pejabat negara. Sudahkah pemerintah memperhatikan keadilan struktur sosial masyarakat di Indonesia secara komprehensif. Karena itu, keadilan sosial adalah keadilan untuk seluruh kepentingan bangsa Indonesia.
Menurut Franz Magnis Suseno, prinsip keadilan adalah mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Kalau pemerintah menaikkan gaji pejabat negara, sudah seharusnya pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang disebut dengan prinsip keadilan sosial. Pada dasarnya, keadilan menuntut agar kita jangan mau mencapai tujuan-tujuan untuk kepentingan individu atau kelompok, akan tetapi, untuk semua umat manusia yang hidup di dalam kewarganegaraan Indonesia tercinta ini.
Ketiga, meminjam analisis Jurgen Habermas dalam teori diskursusnya, keadilan bisa disetujui ketika keadilan menghasilkan prosedur diskursus praktis untuk mencapai konsensus rasional mengenai suatu klaim moral, dalam hal ini tentang keadilan. Maksudnya, ketika pemerintah akan menaikkan gaji pejabat negara itu harus melalui konsensus rasional. Sebab apa, kenaikkan gaji pejabat negara itu sesungguhnya harus meminta persetujuaan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, pertanyaan secara filosofis adalah apakah kenaikkan gaji pejabat negara itu sesuai konsensus rasionalitas seluruh rakyat Indonesia ?
Karena itu, kewajiban pemerintah untuk memenuhi kepentingan umat manusia harus lebih diutamakan. Sebab apa, rakyat yang memilih para pejabat negara. Oleh karena itu, membangun kesadaran moral untuk peduli terhadap hak-hak rakyat Indonesia ini harus selalu dilakukan oleh para pejabat negara yang duduk di dalam sistem pemerintahan.
Keputusan Adil
Dengan demikian, pemerintah harus bersikap bijaksana dan adil dalam setiap mengambil keputusan-keputusan. Karena bagaimana pemerintah adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009. Sudah seharusnya pemerintah pusat mampu memberikan tauladan yang baik, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita berharap kepada pemerintah pusat, meski kenaikkan pejabat gaji akan direalisasikan pada awal Januari 2010. Maka pejabat negara harus memperbaiki sistem kinerjanya yang lebih baik dan program-program yang akan dilakukan hanyalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
Karena itu, keadilan distributif yang digagas seorang filsuf, John Rawls harus diimplementasikan dan ditegakkan oleh pejabat negara dalam setiap mengambil kebijakan dan keputusan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang demokratis, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga.
