26 September 2012

Membumikan Nalar Teologi Politik

It Was Published in Koran Merapi News Paper Rabu, 26 September 2012 NGUDA RASA Penulis : Syahrul Kirom Merebaknya kasus korupsi yang seringkali dilakukan oleh elite politisi merupakan bukti nyata ternyata berpolitik yang dikedepankan oleh politisi lebih menggunakan cara yang kotor, tidak jujur, tidak bertanggung jawab. Kasus korupsi yang saat ini terjadi adalah kasus korupsi Simulator SIM di Kepolisian Republik Indonesia. Kasus dugaan korupsi Pengadaan Al-Qur’an di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kasus suap wisma atlet di Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia dan babhkan kasus suap dan korupsi di Bank Century yang sampai sekarang belum dituntaskan juga. Banyak elite politik dan pejabat publik yang melakukan korupsi uang anggaran negara. Uang anggaran negara yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umat, sebaliknya diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Bangsa Indonesia dan orang-orang elite politik di DPR sudah sakit keras, begitu juga pejabat publik di Indonesia, sama saja perilakunya kayak hewan liar, tidak menggunakan etika dan moral dalam mempertanggung jawabkan amanah dan jabatan. Perilaku dan tindakan elite politik serta pejabat publik sudah mulai sampai pada titik kronis. Praktek korupsi terus bergulir dan hampir dilakukan di semuan instansi pemerintahan dan bahkan lebih parahnya elite politik di DPR memberikan tauladan praktek korupsi yang lebih parah, melalui kebijakan kebijakan yang dibentuk, menggegolkan hasratnya untuk mengeruk uang negara sebanyak-banyaknya. Budaya korupsi di instansi negara Indonesia akan sulit dicegah. Korupsi seringkali dilakukan oleh pejabat publik dan elite politik di DPR, karena mereka dekat kekuasaan dan mereka yang menentukkan anggaran negara untuk digunakan. Dari tangan-tangan para birokrat dan politisi itu sebenarnya kesejahteraan ada di tangan mereka. Karena sejatinya, mereka adalah distribusi untuk kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan, dengan memberantas praktik korupsi yang dilakukan pejabat publik, maka perlu ditopang dengan nalar teologi politik yang selalu mengingat akan Ketuhanan. Teologi Politik adalah teologi solidaritas kemanusiaan, dengan tujuan untuk menghilangkan nalar koruptif yang terdapat dalam alam pikiran pejabat publik dan politisi. Teologi Politik Dengan demikian, pertanyaan filosofis yang perlu diajukan dalam tulisan ini adalah bagaimana cara mengatasi persoalan korupsi yang terus mendarah daging dalam pikiran elite politik dan pejabat publik di Indonesia ? Tulisan ini berusaha ingin menjawab sebuah persoalan besar bangsa Indonesia yakni praktik korupsi yang melanda bangsa Indonesia. Dengan cara memberikan pemahaman mengenai arti penting sebuah teologi politik, sehingga dapat diimplementasikan dengan etika politik secara praksis dalam suatu jabatan dan amanah yang dipegangnya. Dengan demikian, Teologi politik akan melahirkan sikap-sikap etis dan jujur bagi pejabat publik dan elite politik. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Teologi memberikan salah satu pendasaran moral dan iman pada seseorang untuk lebih memahami tradisi keagamaanya sendiri ataupun tradisi keagamaan lainnya, menolong membuat perbandingan antara berbagai tradisi, melestarikan, memperbaharui suatu tradisi dan menerapkan sumber-sumber dari suatu tradisi dalam situasi atau kebutuhan masa kini atau untuk berbagai alasan lainnya. Ada beberapa hal kenapa teologi perlu dilibatkan ke dalam politik, sehingga menghasilkan perilaku elite politik yang baik. Pertama, John Baptiz Metz, mengusung gagasan teologi ke dalam politik bertujuan memberikan pendasaran yang kuat terhadap elite politik. Kedua, dosa-dosa elite politik telah nampak dalam perilakunya terkait dengan kasus korupsi, maka dari itu dibutuhkan juga teologi politik sebagai basis moral dan iman umat manusia sebagai bentuk preventif dari perilaku yang jahat, ke arah etika politik yang santun. Ketiga, teologi politik dihadirkan sebagai bentuk panduan etis dalam menyelenggarakan kekuasaan. Politik pun adalah teologi karena menyangkut visi mendasar tentang kehidupan individu dan masyarakat dalam sebuah negara-bangsa (nation-state). John Baptiz Metz, seorang teolog asal Jerman, melalui gagasan teologi politik, juga mengatakan bahwa teologi, tidak hanya dimonopoli secara internal, akan tetapi, teologi harus itu harus mengarahkan pada praksis kemasyarakatan. Teologi Politik adalah teologi yang mengarah sifat praktis, terarah kepada aksi dan tindakan manusia. Teologi politik ingin melakukan pendasaran moral dan iman manusia, agar mereka yang bergelut dalam dunia politik dan bernalar secara politis, memiliki pendasaran yang etis dalam bertindak, bersikap dan mengambil keputusan hanya tujuan untuk kebaikan umat manusia seluruhnya. Kehadiran teologi politik dalam bumi umat manusia Indonesia ini menegaskan bahwa manusia yang beragama dan mengaku memiliki Tuhan, sudah sejatinya mampu mengimplementasikan segala tindakan dan perbuatan, termasuk dalam konteks manusia yang berpolitik dan mereka yang duduk di DPR maupun sebagai pejabat publik, untuk selalu menjaga iman dan moral sebagai pertimbangan utama dalam mengambil tindakan dan sikap. Teologi politik memberikan pendasaran iman dan moral yang kuat bagi elite politik dan pejabat publik, agar tidak terjerumus pada sikap koruptif dan bertindak mencuri uang negara, atas nama institusi. Hal ini semakin meneguhkan pada umat beragama, bahwa sejatinya teologi politik ini menyatukan sikap dan iman seseorang harus saling bersama untuk membantu dalam hal kebaikan, bukan sebaliknya, melakukan praktik korupsi untuk kepentingan individu Orang yang melakukan korupsi dan penyelewengan kekuasaan, berarti umat manusia itu tidak beriman dan tidak taat pada Tuhan, maupun pada sifat-sifat Tuhan. Kalau memang mengaku manusia Indonesia yang sebagai besar menganut umat Islam. Berarti umat Islam itu harus beriman dan selalu menjalankan perintah dan larangan dari Tuhan. Perintah itu adalah menjalankan amanah dan jabatan, kekuasaan secara baik dan benar serta tidak merugikan rakyat Indonesia. Sedangkan larangan yang perlu dijauhi adalah dilarang mencuri uang negara, uang rakyat, serta diharamkan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Orang yang sejatinya beriman dan mengaku Islam, sudah semestinya menjalankan perintahnya dengan segala bentuk perbuatan yang baik dan etis. Teologi Politik ini ingin berusaha membangun rasa solidaritas dan kemanusiaan antar sesama, melainkan menghadirkan cara berpolitik yang jujur dengan menekankan pada epistemologi keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, elite politik di DPR, DPRD dalam bertindak harus selalu mengingat Tuhan. Tuhan adalah segalanya penguasa alam dan bumi ini. Elite politik dan pejabat publik hendaklah menyadari bahwa Tuhan melihat segala tindakan dan perbuatan, baik ketika mereka melakukan korupsi, berbuat bohong, tidak bekerja tepat waktu dan mengkorupsi jam kerja atau bahkan mereka menyelewengakan kekuasaan dan amanah serta tidak bertanggung jawab atas Jawaban. Tuhan maha mengetahui dan melihat segala sikap manusia. Oleh karena itu, elite politik harus bertindak secara benar dan jujur. Jangan sampai Tuhan murka pada hambanya yang berbuat tidak benar dan melakukan korupsi uang negara. Dengan begitu, dalam bertindak orang-orang elite politik di DPR, DPRD harus selalu memiliki kesadaran tinggi. Teologi politik yang berupa iman dan harus di implementasikan secara praksis, ada bersama dengan kekuasaan dan kepentingan umat manusia harus lebih dikedepankan. Teologi politik mengajarkan kepada para politisi di Indonesia agar selalu beriman dalam bertindak secara baik terhadap sesamanya dan tidak boleh merugikan yang lain terhadap sesama umat beragama. Semoga.